Perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik kota Tidore Kepulauan pada hari Jumat, 10 Februari 2023

Bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik kota Tidore Kepulauan pada hari Jumat, 10 Februari 2023 telah dilaksanakan perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, sebagai adminnya Bapak Abdul Hasan Laisery, ST dan Ibu Irma Abubakar sebagai Pendamping.

Dengan identitas kependudukan digital,  tidak perlu lagi menyimpan kartu tanda pengenal dalam bentuk fisik. Cukup Instal Aplikasi IKD di smartphone (HP) untuk keperluan administrasi Kependudukan anda.

Syarat untuk mendapatkan identitas kependudukan digital seperti yang tertera pada Bab 2 Pasal 18 Ayat (2) Permendagri no 72 tahun 2022 adalah:

  1. Memiliki gawai (smartphone/ponsel pintar)
  2. Telah memiliki KTP-el fisik atau belum pernah memiliki KTP-el fisik tetapi sudah melakukan perekaman
  3. Memiliki e-mail dan nomor ponsel
  4. Dalam segi keamanan, aplikasi Identitas Kependudukan Digital dilengkapi dengan fitur pencegahan tangkap layar (screenshot), sehingga meminimalkan penyalahgunaan informasi.

Manfaat Identitas Digital Kependudukan :

1. Mempermudah verifikasi diri tanpa harus membawa KTP fisik

2. Mempermudah mengakses data anggota keluarga

3. Mempermudah pengaksesan pelayanan public

Harapan untuk adanya Identitas Digital Kependudukan :

1 . Tidak ada lagi pencetakan fisik e-KTP

2. Tidak ada lagi masalah e-KTP Hilang dan Ketinggalan

3. Tidak ada lagi fotocopy e-KTP untuk mengakses pelayanan publik

Demikianlah Info tentang  perekaman IKD di Dinas Kominfo dan manfaat dan syarat untuk mendapatkan identitas digital. Selanjutnya anda bisa baca info lengkap di https://disdukcapil.tidorekota.go.id atau datang langsung ke Kantor Disdukcapil Kota Tidore Kepulauan.

Rencana Kunjungan Wapres ke Tidore

Rencana kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin ke Kota Tidore Kepulauan dan beberapa tempat di Maluku Utara segera dimantapkan.

Hal ini dibahas dalam pertemuan Walikota Tidore Kepulauan Capt H. Ali Ibrahim dengan Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden RI, Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP. MPA, Senin (30/1/2023) di Jakarta.

Dalam pertemuan ini juga dihadiri oleh Tenaga Ahli Sosiologi dan Kelembagaan Sosial pada Sahli Menteri Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Kepala Bappenas RI, Moksen Idris Sirfefa.

Pertemuan ini dalam rangka membicarakan kunjungan Wakil Presiden ke Tidore serta beberapa daerah di Maluku Utara, nampak suasana penuh keakraban, hangat dan kekeluargaan karena secara emosional Walikota Tidore Kepulauan Capt H. Ali Ibrahim bertemu dengan dua putra Papua yang punya hubungan erat dengan Tidore.

Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden RI, Dr. Velix Vernando Wanggai dalam pertemuan tersebut mengatakan, rencananya Wapres akan berkunjung ke Tidore di pertengahan bulan Februari. Setelah pertemuan ini, pemantapannya akan dibicarakan lebih lanjut di tingkat Sekretariat Wapres, guna memastikan waktu dan tanggal di pertengahan Februari tersebut.

“Rencananya Pak Wapres akan berkunjung ke Tidore di pertengahan bulan Februari, setelah pertemuan ini akan dibicarakan lebih lanjut pada tingkat Sekretariat Wapres untuk memastikan waktu dan tanggal di pertengahan Februari tersebut, untuk agenda di Tidore, Pak Wapres akan menghadiri sekaligus membuka Seminar Rempah dan Enrique Maluku,” Tutur Dr. Velix Vernando.

Turut hadir mendampingi Walikota Tidore Kepulauan dalam pertemuan ini, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tidore Kepulauan Zulkifli Ohorella dan Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan Saiful Bahri Latif.

Indeks Inovasi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan meraih predikat indeks inovasi daerah urutan ke 2 sebagai Kota Inovatif di Tahun 2022. Hasil ini berdasarkan Radiogram Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Nomor 000.10/398/BSKDN Tanggal 30 Januari 2023.

“Alhamdulillah, Kota Tidore Kepulauan raih Kota Inovatif”, ungkap Walikota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim, MH, melalui saluran telepon dari Jakarta, Senin (30/1/2023). “Hampir 2 tahun ini kita dinilai kurang inovatif, baru pada tahun 2022 kita bisa membuktikan naik kategori menjadi kota inovatif”, tambahnya.

Ali mengatakan berdasarkan radiogram tersebut, Kota Tidore Kepulauan sebelumnya pada tahun 2021 berada pada urutan ke-7 tingkat Provinsi Maluku Utara, kini mengalami kenaikan yang sangat drastis ke urutan ke-2. Walikota dua Periode ini merasa sangat bangga dan bersyukur dengan prestasi yang dicapai Kota Tidore Kepulauan ini.

“Saya sangat bangga karena Kota Tidore Kepulauan terus dinilai dan diberikan apresiasi dari Pemerintah Pusat atas kinerja dan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat,” ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Tidore ini menambahkan, Pemerintah Daerah menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Sekda dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan atas torehan prestasi yang tiada henti diberikan untuk daerah ini. Menurur Ali, Tidak sia-sia kebijakan pemberian TPP dalam 2 tahun ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dan prestasi seluruh jajaran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Ali juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyakarat Kota Tidore Kepulauan atas dukungan dan partisipasinya dalam pembangunan daerah. Dukungan ASN dan masyarakat membuat kita terus maju dan solid membangun daerah tercinta, Tidore Jang Foloi.

Terpisah, Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen membenarkan informasi ini. “Iya apa yang disampaikan Pak Wali benar sesuai radiogram kemendagri yang kami terima hari ini,” katanya.

Muhammad Senin yang sering disapa Ayah Erik menambahkan bahwa belajar dari tahun sebelumnya, Kota Tidore Kepulauan hanya meraih predikat kurang inovatif dengan skor 10,60.

Dari kegagalan itu, pihaknya terus melakukan berbagai inovasi bersama masyarakat. Hasilnya, tahun 2022 Tidore Kepulauan meraih predikat kota inovatif dengan skor 52,80. Dengan skor ini, lanjut Ayah Erik, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 42,20 poin atau mengalami kenaikan sebesar 400%.

Ayah Erik juga mengatakan, insya Allah selangkah lagi Kota Tidore akan bisa menyaingi Kota Ternate. Karena hanya selisih 2,16 poin dengan Ternate. “Insya Allah kita terus berusaha mempertahankannya dan terus berupaya meningkatkan lagi capaian kedepannya”, tandasnya.

Muhammad Sinen juga sangat optimis Kota Tidore bisa meningkatkan lagi inovasi kedepannya. Karena sudah ada instruksi Walikota tentang Gerakan 200 Inovasi yang memberikan mandat kepada dirinya untuk memimpin langsung Gerakan ini.

“Insya Allah dalam beberapa hari kedepannya Saya akan mulai memimpin Gerakan ini”, tegasnya.

Dia menegaskan bersama Walikota sangat optimis karena pemerintahan yang mereka berdua pimpin selalu berjalan harmonis selama 2 periode ini, mendapatkan dukungan luar biasa dari seluruh masyarakat. Kecintaan masyarakat itulah yang menjadi modal terbesar bagi dirinya dan Walikota untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat di delapan Kecamatan secara adil dan merata.

Ayah Erik mengharapkan inovasi ini tidak sekedar prestasi di kertas, tetapi harus memberikan dampak dan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan.

“Kedepan akan kami lahirkan inovasi yang merakyat, inovasi untuk transformasi ekonomi, dan inovasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Adapun 11 Inovasi Daerah Kota Tidore Kepulauan yang dilombakan dan dinilai pada Tahun 2022 sebagai berikut; Inovasi Desa Tertib Pencairan (DTP) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inovasi SiPro (Sistem Informasi Profil Desa Kelurahan Kota Tidore Kepulauan) dari Bappelitbang, Tebako (Tes Berbasis Komputer) dari Dinas Pendidikan, Soperetak Aduk (Sosialisasi, Pendataan, Perekaman dan Percetakan Administrasi Kependudukan) dari Dinas Dukcapil. Simaksa Kejang (Aksi Makan Sayur Kelor dan Jantung Pisang) dari Dinas Kesehatan.

Bacarita Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup, Kepergok (Kelompok Peduli Kurang Gizi) Dinas Kesehatan, Jas Bumil dan Surga (Janji Suci Ibu Hamil Suami Dan Keluarga) dari Dinas Kesehatan, GUS-TI (Gugus Tugas Untuk Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Blok Tanah Bersertifikat) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Absen Finger Print dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inovasi To Ado Re dari Dinas Kesehatan.

Jawaban Walikota Tidore Kepulauan atas RANPERDA APBD 2023 & Nota Keuangannya

Setelah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, kini Walikota Tidore Kepulauan memberikan jawaban atas pandangan umum tersebut, yang diagendakan pada Rapat Paripurna ke-14 masa persidangan I tentang penyampaian jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 serta Nota Keuangannya, Senin (17/10/2022).

Dalam Pidatonya, Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. H Ali Ibrahim menanggapi Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, untuk pelayanan dasar masyarakat Pemerintah Daerah dalam RAPBD 2023 telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 23,21% dan kesehatan sebesar 14,20%, dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menekan lajunya inflasi daerah, pemerintah telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk penanganan infalsi daerah.

Dalam pengelolaan BUMD, Ali Ibrahim mengatakan, Pemerintah Daerah terus melakukan pembinaan yang diharapkan bisa merubah pola piker dan kwalitas SDM struktur BUMD agar berbagai kreativitas dan inovasi dapat dilakukan sehingga mampu memberikan kontribusi untuk peningkatan PAD.

“Terkait sinkronisasi antara dokumen RPJMD sampai dengan APBD tetap difokuskan agar kesesuaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dapat dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Menanggapi pandangan umum fraksi PAN, Ali Ibrahim mengatakan, upaya kreatifitas dan inovasi yang terencana terukur dalam mendorong peningkatan PAD, sehingga upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan transaksi non tunai dibidang pendapatan daearah melalui kerjasama dengan pihak perbankan dalam penyediaan alat perekam data transaksi pembayaran pajak, kas opersional serta rencana kerjasama untuk pemasangan alat pembayaran non tunai pada pintu-pintu masuk pelabuha.

“Pemerintah Daerah juga telah melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara tentang optimalisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan bantuanuntuk memaksimalkan pendapatan daerah.” Kata Ali Ibrahim

Menanggapi Fraksi PKB terkait permasalahan utama pendapatan Daerah di Kota Tidore berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Ali Ibrahim mengatakan, Pemerintah Dearah terus melakukan upaya melalui sosialisasi, edukasi dan langkah konkrit dilapangan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak dan wajib retribusi dalam menunaikan kewajibannya.

Selanjutnya, Ali Ibrahim juga menanggapi pandangan umum fraksi Demokrat Sejahtera, mengatakan kebijakan belanja pada RAPBD Tahun 2023, Pemerintah Daerah tetap konsisten terhadap tema pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah tetap difokuskan pada peningkatan kualitas layanan publik, pemerataan dan peningkatan pembangunan infastruktur diberbagai sektor, serta upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan potensi-potensi lokal daerah.

Walikota dua periode ini juga menegaskan, pengelolaan keuangan disetiap urusan tetap dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan pelaksanaannya, “hal ini tentu untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Tidore menuju Tidore Jang Foloi.” Tegas Alib Ibrahim

Orang nomor dua di Kota Tidore ini juga mengharapkan agar Ranperda tentang RAPBD dimaksud dapat dibahas bersama secara komprehensif, berkualitas dan pada akhirnya dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah tepat pada waktunya.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Tidore Kepulauan Ratna Namsa, diikuti oleh 22 dari 25 anggota DPRD Kota Tidore, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Forkopimda Kota Tidore, Staf Ahli Walikota, Asisten Sekda, Pimpinan OPD serta Insan Pers.